Berita

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2017 akan melaksanakan konstruksi infrastruktur sekaligus menyusun masterplan ketiga destinasi pariwisata prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur dan Mandalika. Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari mewakili Menteri PUPR dalam Rapat Program Pembangunan Pariwisata Indonesia yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Kantor Wapres RI, Jakarta, (21/10). Hadir pula dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman, Ruhut Panjaitan, Menteri Pariwisata, Arief Yahya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong serta jajaran dari World Bank. Saat memberi arahan, Wapres berharap pada 2019 pengembangan tiga destinasi wisata prioritas semuanya sudah rampung. Kemudian, pengembangan kawasan pariwisata Borobudur akan diintegrasikan dengan kawasan pariwisata di sekitarnya seperti Candi Mendut, Candi Prambanan dan Keraton. Sedangkan pengembangan kawasan pariwisata Mandalika, Wapres menyatakan, pembangunan untuk kawasan tersebut perlu memperhatikan kenyamanan turis yang berasal dari Timur Tengah. Pasalnya, banyak turis dari Timur Tengah yang berkunjung ke Mandalika. “Planning sudah terintegrasi, awal bulan depan akan sudah ada finalisasinya. Nanti akan terlihat siapa yang akan berbuat apa, sehingga ada backward planinng-nya,” tutur Wapres. Di tempat yang sama, Rido mengatakan, saat ini beberapa program pengembangan infrastruktur di tiga destinasi wisata perioritas sudah berjalan termasuk developmentplannya juga siap. Dengan begitu, Rido mengusulkan pengembangan tiga destinasi wisata prioritas masuk ke dalam Green Book atau Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN) dan Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) 2016. Rido mengatakan, Kementerian PUPR juga mengusulkan penggunaan mekanisme Project Preparation Funding (PPF) dan Program Project Preparation Assistance (PPA) dalam kegiatan penyusunan Intergrated Masterplan pada tiga destinasi wisata prioritas tersebut kepada World Bank. “Saat ini Kementerian PUPR tengah dalam proses pembentukan tim lelang dan penyiapan pengumuman lelang, serta finalisasi Term of Reference (TOR) untuk penyusunan Intergrated Masterplan pada tiga destinasi wisata prioritas tersebut,” paparnya. Rido mengaku, pihaknya akan mendukung penuh infrastruktur mulai dari akses, peningkatan sumber daya air, keciptakaryaan maupun penyediaan perumahan di tiga destinasi wisata prioritas tersebut. “Pada pengembangan kawasan Danau Toba, saat ini ada proses pembangunan Jalan Tol Medan-Kualanamu–Tebing Tinggi yang ditargetkan selesai pada 2017. Kemudian, ada juga pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi–Siantar–Parapat yang ditargetkan selesai pada 2019,” terang Rido. Selain pembangunan jalan tol, lanjutnya, ada pembangunan jalan bypass lingkar luar Longat–Tambunan sepanjang 10 km di Kota Balige, jalan akses Bandara Sibisa sepanjang 2,5 km dan pembangunan Jembatan Tano Ponggol di Kabupaten Samosir. Selain akses, Kementerian PUPR juga akan mendukung dari penyediaan prasarana air limbah di daerah kumuh sekitar Danau Toba, peningkatan embung Aek Natonang di Kabupaten Samosir, pemeliharaan dan pembersihan Danau Toba, serta pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1050 unit yang akan rampung pada 2019. Terkait pengembangan kawasan Borobudur akan dilaksanakan beberapa pembangunan dan rekonstruksi jalan menuju Borobudur, seperti pembangunan Jal Tol Yogyakarta-Bawen yang akan rampung pada 2019. “Selain akses, Kementerian PUPR juga akan membangun rumah swadaya di Kabupaten Magelang, pengendalian banjir di Sungai Progo, peningkatan fungsi lindung berupa sempadan sungai di kawasan Borobudur dan pembangunan TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle/mengurangi-menggunakan- daur ulang) di Kabupaten Magelang,” jelas Rido. Dalam pengembangan kawasan pariwisata di Mandalika, Rido menjelaskan terdapat pembangunan Jalan Gerung menuju Mataram sepanjang 2 KM, peningkatan struktur Jalan Sulin–Penunjak sepanjang 4 KM, pembangunan sumur air tanah untuk air baku di 6 titik Pulau Lombok dan beberapa peningkatan kualitas kawasan kumuh di sekitar Mandalika. Rido menegaskan saat ini beberapa program tersebut sudah berjalan, begitu juga dengan developmentplan dari 3 destinasi wisata prioritas sudah siap. “Tahun 2017, kami akan melaksanakan konstruksi infrastruktur sekaligus menyusun masterplan ketiga destinasi pariwisata prioritas tersebut,” tutur Rido. Sebelumnya, Menteri Pariwisata, Arief Yahya mengatakan dibutuhkan total Rp 200 Trilliun untuk pengembangan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sampai dengan tahun 2019. “Sedangkan rata-rata per tahun untuk pembangunan infrastruktur pariwisata ada Rp 6 triliun, maka jika dikalikan sampai dengan tahun 2019, Pemerintah hanya akan sanggup menyediakan sebanyak Rp 30 triliun,” tutur Arief.   Untuk itu, lanjutnya, Kementerian Pariwaisata  menggenjot pembiayaan dari luar dalam goverment financing. “Salah satunya adalah bekerjasama dengan World Bank dan beberapa private investment untuk fokus di tiga kawasan pariwisata yang prioritas,” terangnya.(INI/InfoBPIW)